pasal pengrusakan tanaman. UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. pasal pengrusakan tanaman

Baca artikel ini untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pasal pengrusakan tanaman. jutaan spesies tanaman dan hewan yang ada di bumi. Email : pt. 000. Contoh Peletakan Garis Transek yang. Pasal 2 Pengaturan Perbenihan tanaman bertujuan: a. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Pasal. 12 TAHUN 1992 (12/1992) Tanggal. PP ini mencabut PP Nomor 44 Tahun 2004; PP Nomor 104 Tahun 2015; PP Nomor 24 Tahun 2010; PP Nomor 6 Tahun 2007; PP Nomor 35 Tahun 2002; PP Nomor 51 Tahun 1998; Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 19, Pasal 24,. PRP Tahun 1960, sementara Pasal 385 KUHP hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mana kala penggarap sebagai makelar tanah. Akibat penghasutan itu bisa berupa kerusuhan, kekacauan, kerusakan, luka, kematian atau perbuatan anarki dan terlarang lainnya. konsultasi hukum tentang #hukum perusakan sambil refreshing melihat arsitektur museum de tjolomadoe (1080HD60)isi video tentang:hukum perusakan,hukum perusak. 336). Pada dasarnya, merusak tanaman milik orang lain berarti merusak barang milik orang lain. Dalam berbagai macam penelitian serta kesaksian. Pasal 45B UU 19/2016. Contact Center Riksa Uji. (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam PasalPeradilan Tata Usaha Negara. TUGAS HUKUM PIDANA KHUSUS. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. Demikian benang merah yang diungkapkan Koordinator. Berbeda dengan unsur pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP mengatur unsur kesengajaan yang berbeda arti yakni kesengajaan disini diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu. Penyerobotan Tanah dari Perspektif Pidana. Barangsiapa ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sependapat minimal dua orang atau lebih, secara. sarana olah raga; atau v. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau. Bintik-bintik gelap tersebut rupanya merupakan gejala penyakit bercak daun bakteri. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999). Pada dasarnya setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal itu sebagai bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”). TJK ?, b) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan tanaman pada Putusan Nomor: 438/Pid. Pelaporan dan Pengaduan Atas Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat. Namun, KUHAP menentukan patokan dari segi “ancaman pidananya”. Perlindungan Varietas Tanaman. Pengadilan Pajak. tempat pembuangan akhir sampah. Sejumlah kalangan menilai, pasal di omnibus law menghilangkan kewajiban. Pasal 385 dalam KUHP menyebutkan bahwa kejahatan ini termasuk bentuk kejahatan Stellionnaat atau aksi penggelapan hak atas harta tidak. Pasal tersebut berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan. Pengadilan Pajak. go. Pasal 12 huruf i UU 20 tahun 2001. 3 Mei 2021, 16:04. Dakwaan Pertama : Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) UU No. Ketiganya adalah hukuman penjara maksimal 12 tahun, 15 tahun, serta 20 tahun atau seumur hidup. Pasal 82. Pasal 167, Pasal 389 KUHP, serta PRP UU No 51 Tahun 1960 jelas ada nya larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak. Isi Bunyi dan Unsur Pasal 340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana. 1. 500. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Brief Answer: Untuk dapat dikenakan pasal pemidanaan “pengrusakan barang”, salah satu unsur esensialnya ialah pohon atau tanaman yang dirusak secara. Adapun tiga unsur kesengajaan menurut Zainal (Sarjana Hukum) adalah: 1. lahan,pengrusakan tanaman,. (4) Perlindungan tanaman pada masa pasca panen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sejak sesudah panen sampai dengan hasilnya siap dipasarkan. Demikian pula pasal 201 KUHP, memuat 3 ayat. PP ini mengatur mengenai rehabilitasi yang dilakukan melalui kegiatan Reboisasi, Penghijauan, serta penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif, sipil teknis, dan kimiawi pada Lahan Kritis dan tidak produktif, serta kegiatan Reklamasi Hutan yang meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dengan vegetasi Hutan yang. Bko Terdakwa RS,SN dan MA telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan tanaman orang lain hakim menjatuhkan pidana. Setiap suatu. Sehingga apabila jumlah kerugian akibat perusakan tanaman tersebut tidak lebih dari Rp. Pasal 19. Pasal 13 (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam. <p>Halo, Saya mau bertanya masalah tanaman cannabis atau lebih dikenal tanaman marijuana. [4] Pasal 33 UU 2/2012. [1] Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012. Kegiatan usaha budi daya Tanaman perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait perkebunan dari Pemerintah Pusat. Dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 meter x 0,05 meter x 0,7 meter dan pada bagian. Penghancuran atau Pengrusakan Ringan. 12 Tahun 1992 TentangBudidaya Tanaman Jo Pasal 60 ayat 2 huruf f dan i UU No. Dalam penanganan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak yang dirugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang masuk wilayah hukum perdata, namun didalamnya jelas terkandung tindakan pidana seseorang yang dapat diproses dan dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat di KUHP, antara lain : Pasal Pengancaman. AMSAHterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan pasal 406 ayat (1) KUHP;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MILIANSYAHGULTOM ALS. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 406 yang menyatakan: Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan. Suatu tanah milik negara dapat dipersempit dengan pencurian lahan, dengan modus operandi memindahkan batas hak milik atas tanah. bahwa penerapan hukum pidana terhadap kasus pengrusakan terhadap barang ini yakni Pasal 406 KUHP telah sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa dan pertimbangan hukum yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa dalam kasus tersebut untuk sebagian telah sesuai dengan teori hukum. Pasal 4 (1) Rehabilitasi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan pada kawasan: a. SAMHUTANI Desa Pemusiran Kec. 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya. Pengadilan Pajak. b. Limbah pertanian, biasanya berasal dari pestisida atau DDT (Dikloro Difenil Trikloroetana) yang digunakan oleh petani untuk memberantas hama tanaman. Soesilo pengrusakan di dalam KUHP adalah masuk ke dalam golongan. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan , merusakkan , mmebuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain , dihukum penjara selama- lamanya dua tahun. B/2015/PN. kegiatan pengangkutan. Jenis tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) Perpu 51/1960 merupakan tindak pidana Pelanggaran bukan Kejahatan. 428 Ha) hutan produksi konversi (HPK),. Pengrusakan barang yang dapat dipidana tak hanya berlaku terhadap benda mahal. selanjutnya disebut UUD NRI 1945 dalam Pasal 33 ayat (3). Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “Dilarang memakai. Sebelum Beli Pot Tanaman dari Bahan Logam, Yuk Ketahui Untung Ruginya. “GTRA berjalan atas amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3, dan didasarkan UU Peraturan Dasar Pokok-Pokom Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria,” katanya. Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 410 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai, suatu gedung atau kapal yang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Dengan Persetujuan Bersama 1 / 60 Yang menurut penyelidik pengrusakan tanaman di atas tanah yang belum memiliki hak prioritas (sertifikat) merupakan ranah hukum perdata. Khusus mengatur tentang pengrusakan fasilitas umum diatur dalam pasal 170 KUHP yang mana ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan”. tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama. Pasal untuk menjerat pelaku pengrusakan barang orang lain menjadi penting untuk diketahui dan dilakukan dengan. untuk pembangunan perkebunan sebagaimanaMengenal Sanksi Bagi Pelaku Pecemaran Lingkungan. 17. Mangrove adalah sekumpulan tumbuh-tumbuhan Dicotyledoneae dan atau. 000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dendaHal. Unsur-unsur subyektif, yang meliputi dengan sengaja, dan melawan hukum. Jokowi menyampaikan, sedikitnya ada 12 juta hektare lahan yang menanti untuk didistribusikan ulang ke masyarakat. 25/09/2023, 18:30. Pada kasus pengrusakan pasal yang dipakai sesuai dengan ketentuan pasal 406 KUHP seseorang yang secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan barang sesuatu merupakan milik orang lain maka diancam pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Mengenai pengrusakkan barang milik orang lain, hal tersebut diatur dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai. B/2016/PN. Menimbang,bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan. Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP. [1] Berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP: “Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak. Des 9, 2020. Mandiangin Kab. Putus : 19-04-2016 — Upload : 10-11-2016. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa Pengaturan hukum tindak pidana pengrusakan dan penghancuran benda dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Buku II KUH Pidana, BAB V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yaitu pada Pasal 170 dan Bab XXVII tentang Menghancurkan atau Merusakkan Barang yang. Obyek studi dalam penelitia n ini adalah mengenai implementasi pasal 170 KUHP tentang kejahatan ketertiban umum terhadap para pelaku pengrusakan atau kekerasan terhadap orang atau barang. Diancam pidana penjara berdasarkan ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau Pasal 406 KUHP sebagai tindak. Pasal 5 : Cukup jelas. com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar buka suara terkait kekawatiran ancaman kerusakan hutan setelah disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindakan merusak barang milik orang lain dijelaskan sebagai tindakan yang melanggar hukum. 3478 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a. Bila tidak lebih dari Rp. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan 2. 3 Selanjutnya pada UU Paten yang baru (UU NO. 3. Perlindungan Tanaman Pasal 20 1. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban terkait kasus pengrusakan tanaman oleh pihak pengrusak dan terhadap SP2HP yang disampaikan oleh penyelidik yaitu. [1] Pasal 9 ayat (2) UU 2/2012. Unsur melawan hukum yang bersifat subyektif, beberapa contohnya terdapat dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, pasal 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 369 KUHP tentang pengancaman, dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Bila tidak lebih dari Rp. Menurut UUPA Pasal 5, bagi tanah berlaku hukum adat, hal mana berarti rumah dapat diperjualbelikan terpisah dari tanah (pemisahan horizontal). Bagian Kedua Persyaratan Penamaan Varietas Tanaman Pasal 4 (1) Pemberian nama Varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan: a. 00 WIB di perladanganjuma tengah Desa Gajah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo. Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Mereka didakwa dengan Pasal 107 huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi: “Setiap orang secara tidak sah yang melakukan penebangan tanaman dalam kawasan. Pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf b UU No. kelembagaan; d. memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian; b. 127. Undang Undang No. pengambilan atau penangkapan dari alam. 6. Register : 22-12-2014 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 18-08-2015Pasal 10 (1) Untuk tanaman tahunan, uji adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan dengan cara observasi. Peninjau. PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan. Jenis tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 407 KUHP dengan pengecualian sebagaimana diterangkan dalam Pasal 407 KUHP ayat (2) KUHP. PeraturanPasal 7 ayat (2) huruf d berupa; a. Pasal 200 KUHP terdiri dari 3 ayat. KUHP merupakan induk peraturan hukum pidana positif. Pengadilan PN KEPANJEN Pidana Umum Penghinaan. bahwa sumberdaya alam nabati yang. Undang-Undang No. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa; Mengingat : 1. Ditinjau dari segi hukum pidana, perbuatan sengaja merusak tembok rumah orang lain diatur dalam Pasal 200 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”): Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam: dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang; 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan lain-lain 5. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (“UU PVT”) menjelaskan bahwa setiap pengalihan hak PVT (termasuk karena pewarisan) wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. 10 Februari 2022. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pengrusakan pada Pasal 406 ayat (1) KUHP. Kegiatan industri merupakan kegiatan mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri untuk menghasilkan barang yang. “Sampai sejauh ini pot tanaman klengkeng yang dirusak hanya di taman perumahan Almuna Citra indah 2 pamekasan. Isi/Bunyi Pasal 181 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 170 (1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Unduh dokumen resmi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha dalam melindungi hutan dari kerusakan. Sebagaimana dalam surah al-An'am ayat 108 dijelaskan bahwa dilarang untuk memaki. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Undang-undang nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, perlindungan, dan partisipasi petani dalam pembangunan pertanian dan perkebunan. a. Berdasarkan pasal 1576 KUHPerdata, jual beli tidak memutuskan sewa menyewa yang telah ada. Oleh karena perbuatan pelaku bukan saja memenuhi rumusan perbuatan berdasarkan Pasal 406 Ayat 1 KUHP, diduga pengrusakan tersebut juga terjadi karena kesengajaan bukan kealpaan dan ada ketentuan dalam hukum tanah yakni berlakunya Asas Horizontal dalam kepemilikan tanah di Indonesia, serta kepemilikan SHM warga yang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 saat ini telah disahkan dan berlaku aktif. Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut pasal 406 KUHP, setiap orang yang merusak tanaman milik. Blang Mangat KotaLhokseumawe ; Bahwa Tanah tempat terjadi nya pengrusakan pagar, tanaman adalah milik saksiberdasarkan surat sertifikat an. Keywords: Implementasi Pasal 170 KUHP, Pengrusakan, Fasilitas Umum. 12 Tahun 1992Tentang Budidaya Tanaman, yang. PeraturanPasal 33 ayat (3) yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung. Beberapa kebiasaan tersebut dapat membuat lapisan ozon semakin meningkat dan memberi dampak yang sangat besar. Sistem Budidaya Tanaman masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan zaman dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti;. Pada Pengaturan di subsektor peternakan dan kesehatan hewan meliputi Kawasan Penggembalaan Umum, standar dan persyaratan teknis minimal Pakan, serta Obat Hewan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang. Pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi,Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 41 Tahun 1999), yaitu hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Bila dicermati lebih jauh ternyata UU Cipta Kerja juga memuat aturan baru maupun perubahan pasal yang memperlonggar bahkan cenderung memberikan ruang bagi bagi pengurangan (deforestasi) dan penghancuran kawasan hutan (degradasi). Saat ini penggunaan pestisida sangat tinggi dan ketersediaan pestisida di lapangan sangat beragam, sehingga petani/pengguna. Jokowi tak menampik pernyataan itu, namun ia mengeklaim pemerintah sedang berupaya mengatasi masalah ketimpangan. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, perlu. PeraturanPasal-pasal dalam Buku Kedua Bab XXVI (Menghancurkan atau Merusakkan Barang) yang memiliki unsur yang memberatkan sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat dari perusakan dalam bentuk pokok (Pasal 406), yaitu Pasal 408, Pasal 410 dan Pasal 412 KUHP. Pasal 3 (1) Perlindungan tanaman dilaksanakan melalui sistem pengendalian hama terpadu. Pengadilan Pajak. tanaman; e. Bentuk. Tritunggal Sentra Buana;- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengrusakan tanaman kelapa sawit tersebut dari sejak tanggal 29 Nopember 2016 dari Saksi HASAN, setelah itu Saksi menyuruh Saksi HASAN untuk melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan isntruksi dari atasan agar dilaporkan ke Polisi dan pada tanggal 1 Desember 2016 kejadian tersebut. Bunyi Pasal 160 KUHP itu berbunyi: “Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang. Nomor. Tipe Dokumen.